SEJARAH Indonesia Modul · Bab 4 KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA

ANIK SULISTIYOWATI, M.Pd

22/08/2021 10:18:58

SMA 12 K-13 revisi 2018

Daftar Isi

Bab 1 DISTEGEGRASI PADA AWAL KEMEDEKAAN Bab 2 MASA 1945 – 1965 Bab 3 AWAL KEMERDEKAAN DANA DEMOKRASI LIBERAL Bab 4 KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA Bab 5 INDONESIA PADA MASA ORDE BARU Bab 6 PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI Bab 7 PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA Bab 8 PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA Bab 9 TRANFORMASI TEKNOLOGI DI INDONESIA

Halaman

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA

INDONESIA

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

SEJARAH INDONESIA KELAS XII

ENYUSUN

MARIANA, M.Pd

SMAN 10 BEKASI

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

iii

DAFTAR ISI

PENYUSUN

................................

...........

DAFTAR ISI

................................

.........

iii

GLOSARIUM

................................

........

PETA KONSEP

................................

...

PEND

AHULUAN

................................

Identitas Modul

................................

........

Kompetensi Dasar

................................

....

Deskripsi

Singkat Materi

................................

.........................

Petunjuk Penggunaan Modul

................................

...................

Materi Pembelajaran

................................

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

................................

.....

DEMOKRASI

TERPIMPIN

................................

...............

Tujuan Pembelajaran

................................

...............................

Uraian Materi

................................

...........

Latar Belakang

................................

............................

Dekrit Presid

en 1959

................................

...............

Rangkuman

................................

..............

Latihan Soal

................................

.............

Penilaian Diri

................................

.........

KEGIATAN PEMBELA

JARAN 2

................................

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

................................

...................

Tujuan Pembelajaran

................................

.............................

Uraian Materi

................................

.........

Kehidupan Pol

itik

................................

...................

embebasan Irian Barat

................................

.......

Konfrontasi Malaysia

................................

.............

Politik Mercusuar

................................

...................

Kehidupan Ekonomi

................................

..............

Membentuk Dewan Perancang Nasiona

................................

.......

Sanering

/Devaluasi

................................

...............

Menekan Laju Inflasi

................................

.............

Deklara

si Ekonomi (Dekon)

................................

...............................

Dana Revolusi

................................

...........................

Rangkuman

................................

............

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Penugasan Mandiri

................................

LATIHAN SOAL

................................

Penilaian Diri

................................

.........

EVALUASI

................................

..........

DAFTAR PUSTAKA

................................

........................

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

GLOSARIUM

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

Keputusan atau ketetapan presiden Soekarno terkait dengan

kondisi politik yang tidak

stabil akibat Dewan Konstituante

tidak berhasil meyelesaikan tugasnya menyusu

UUD

baru.

Dekrit ini berisi 1.

embubaran Dewan Konstituante,

Kembali ke UUD 45 dan tidak

berlaku lagi UUD

S 1950

, 3.

Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dwikora :

Dwi

omando

akyat yaitu komando presiden Soekarno

untuk melakukan konfrontasi

kepada malaysia yang

diucapkan pada tang

gal

3 Mei 1964 yaitu 1. Perhebat

ketahanan

Revolusi Indonesia, 2. Bantu perjuangan rakyat

Manila, Singapura, Sabah Serawak dan

Brunai untuk

membubarkan negara boneka Malaysia.

Dokumen Gilchrist:

Dokumen atau catatan yang dibuat Gil

hrist duta besar Inggris

ada tahun 1960an.

Dokumen ini yang dijadikan alasan PKI

menuduh AD akan melakukan kudeta terhadap

Soekarno

GANEFO :

Games Of The Emerging Forces

merupakan Salah satu

proyek mercusuar presiden

Soekarno untuk

menyelenggarakan pesta olahraga negara

negara Ne

Emerging Forces

(NEFOS)

Konfrontasi :

Cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan

langsung atau terang

terangan. Misalnya konfrontasi

Indonesia d

engan

malaysia.

Konsepsi Presiden 1957:

Konsepsi presiden Soekarno yang bertujuan untuk

mengatasi

dan meyelesaikan krisi

wibawaan kabinet yang sering

dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya

terdiri atas 4 partai pemenang dan dibentuknya dewan

Nasional.

Nawaksara :

Judul pidato presiden Soekarno pada 22 Juni 1966,

menyampaikan pidato Nawaksara

dalam persidangan

MPRS. Nawa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti

sembilan

dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato ini

berisikan sembilan pokok persoalan yang

dianggap penting

oleh presiden Soekarno selaku mandt

aris MPR. Isi pidato

tersebut

hanya sedikit menyinggung sebab

sebab

meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi

pada 30

September 1965.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PETA KONSEP

DEMOKRASI TERPIMPIN

1959

1965

LATAR

BELAKANG

KEHIDUPAN

EKONOMI

KEHIDUPAN

POLITIK

DEKRIT

PRESIDEN

Pembebasan

Irian Barat

Konfrontasi

Malaysia

Politik

Mercu Suar

Dewan

Perancang

Nasional

Sanering

Dana Revolusi

MANIPOL USDEK

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PENDAHULUAN

Identitas Modul

Mata Pelajaran

Sejarah Indonesia

Kelas

XII

Alokasi Waktu

4 X 45

Menit

Judul Modul

Kehidupan Politik Dan Ekonomi Bangsa Indonesia

Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kompetensi Dasar

3.4

Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

4.4

Melakukan

penelitian sederhana tentang kehidupan

politik dan ekonomi

Bangsa Indonesia pada masa

Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya

dalam

Bentuk laporan tertulis

Deskripsi Singkat Materi

“Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan

perumusan nilai

nilai

murni bangsa sendiri....”

Kutipan diatas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan

Konstituante Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru

menggantikan UUD Sementara 1950. Harapan Bung Karno

bahwa UUD yang baru

terbentuk nanti memuat nilai

nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan

permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mencoba

mengusulkan pemikirannya melalui Konsepsi Presiden 1957 yang merupakan

gagasa

n pembaharuan kehidupan politik dengan system Demokrasi Terpimpin

sebagai upaya penyelesaian permasalahan bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat

bahwa sistem Demokrasi Terpimpin merupakan jawaban terhadap kegagalan sistem

Demokrasi Liberal yang memunculkan

pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas

politik. Bagaimanakah penerapan sistem Demokrasi Terpimpin? Apakah Demokrasi

Terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sesuai

dengan harapan Bung karno?

Yuk baca lagi kelanjutannya na

nti kamu akan temukan

jawabnya.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi

kegiatan pembelajaran

dan

di dalam

nya

terdapat uraian

materi,

tugas mandiri

l, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama

Latar Belakang

munculnya Demokrasi Terpimpin

Kedua

Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

BACALAH MODUL INI HINGGA TUNTAS DAN

PAHAM

IKUTI PETUNJUK KEGIATAN BELAJAR YANG

ADA PADA MODUL

CEK PEMAHAMANMU MELALUI KEGIATAN

EVALUASI

BELAJARLAH SECARA

MANDIRI JIKA

MEMERLUKAN BANTUAN HUBUNGI GURU

JIKA NILAIMU MASIH KURANG ,

BELAJARLAH

LAGI PEMAHAMAN TENTANG MATERI TERSEBUT

JANGAN MELIHAT KUNCI JAWABAN

SEBELUM MENGERJAKAN EVALUASI

COCOKAN HASIL PEKERJAANMU DENGAN

KUNCI JAWABAN YANG ADA

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

DEMOKRASI TERPIMPIN

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan

lian

dapat:

Menjelaskan latar

belakang munculnya Demokrasi Terpimpin

Menguraikan Kebijakan yang muncul saat diberlakukannya Demokrasi

Terpimpin

Uraian Materi

Anak anak hebat Indonesia, tahukah kalian m

engapa muncul ide “Demokrasi

Terpimpin”

Kehidupan sosial politik

Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

(1950

1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional.

Kabinet yang silih berganti

membuat program kerja kabinet tidak

dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Partai

partai politik saling

bersaing dan

saling menjatuhkan. Mereka lebih

mengutamakan

kepentingan kelompok masing

masing. Di

sisi lain, Dewan

Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan

Umum 1955 tidak

berhasil menyelesaikan

tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik

Indonesia.

Kondisi tersebut m

embuat presiden

Soekarno berkeinginan untuk

menyederhanakan

partai politik yang ada dan membentuk kabinet

yang berintikan 4 partai yang menang dalam

Pemilu 1955. Untuk

mewujudkan keinginannya

tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957,

dihadapan para tokoh po

litik dan tokoh militer menawarkan

konsepsinya untuk

menyelesaikan dan mengatasi krisis

krisis

kewibawaaan pemerintah

yang terlihat

dari jatuh bangunnya

kabinet.

Lebih jauh Presiden Soekarno menekankan bahwa

Demokrasi Liberal

merupakan demokrasi impor yan

g tidak sesuai

dengan jiwa dan semangat Bangsa

Indonesia. Untuk itu ia

menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai

kepribadian

Bangsa

Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin.

Pokok

pokok pemikiran

yang terkandung dalam konsepsi presiden

1957 sebagai beriku

Pemberlakukan sistem Demokrasi terpimpin yang didukung oleh

kekuatan politik

yang mencerminkan aspirasi

masyarakat secara

seimbang. Langkah ini dilakukan

untuk memperbarui struktur

politik bangsa Indonesia.

Pembentukan Kabinet Gotong royong

berdasarkan perimbangan

kekuatan

masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil

wakil

partai politik dan kekuatan

politik yang disebut golongan karya.

Latar Belakang

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden

Soekarno sebelum di

keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama

adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia

perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertul

is oleh kepala Staf Angkatan

Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan

kembali UUD 1945 sebagai landasan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution kurang

didukung oleh wakil

wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderu

mempertahankann UUDS 1950.

Atas Desakan Nasution akhirnya presiden Soekarno menyetujui untuk

kembali ke UUD 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19

Februari tentang pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD

1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di

hadapan anggota DPR Pada

2 maret 1959.

Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah

Dewan

konstituante, maka dalam sid

ng konstitusi

tanggal 22 April 1959 presiden Soekarno

meminta konstitante menetapkan

kembali UUD

1945 apa adanya tanpa perubahan dan

menetapkannya sebagai konstitusi Negara yang

tetap. Usulan presiden Soekarno tersebut

kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan

suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan

suara, anggota konstituante ga

gal menyepakati

konstitusi Negara.Usulan presiden Soekarno

tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota

konstituante gagal menyepakati

konstitusi Negara.Pada 3 Juni 1959

sidang dewan

konstituante memasuki masa reses dimana beberapa fraksi dalam dewan

konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan

kostitaunte. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting, konflik

politik antar p

artai semakin panas dan melibatkan masyarakat didalamnya ditambah

munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI.

Untuk mencegah munculnya ekses

ekses politik sebagai akibat ditolaknya

usulan pemerintah kembali ke UUD 45 oleh dewan

konstituante, Kepala Staf

Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution

mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan

adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sid

ng Dewan Konstituante yang

erlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. KSAD dan ketua Umum PNI, Suwiryo

menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembli berlakunya

UUD 45 dengan suatu Dekrit Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno

mengadakan pertemuan denga

n dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, dan

anggota Dewan nasional (Roeslan Abdoel Gani, dan Muh. Yamin), serta ketua

Makamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro untuk menyepakati diberlakukannya

kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Negara tanpa persetuju

an konsituante.

Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan

pidato singkat Presiden Soekarno yang

dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu

Pembubaran konstituante

Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD

1945

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan

serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekr

t Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era Demokrasi

Liberal menuju era demokrasi Terpimpin.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dekrit Presiden 1959

Dekr

t Presiden 5 Juli 1959 mendapat

sambutan baik dari masyarakat yang hampir

selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan

kehidupan sosila politik. Dekret juga didukung

oleh TNI dan dua

partai besar, PNI dan PKI serta

mahkamah Agung. bahkan KSAD, salah satu

konseptor Dekr

t, megeluarkan perintah harian

kepad

seluruh

jajaran

TNI

untukmelaksanakan dan mengamankan Dekr

Presiden. Dukungan lain kemudian datang Dari

DPR yang secara aklama

si menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan UUD

45. Melalui Dekr

t Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang

dirumuskan Presiden

Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui

Staatnoodrecht

, hukum negara

dalam bahaya perang. Sehari setelah D

ekret presiden 5 Juli 1959, perdana menteri

Djuanda

mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan kabinet karya pun

dibubarkan.

Tanggal

10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk cabinet baru yang

dinamakan kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soeka

rno sebagaiPerdana

Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua

wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet kerja terdiri dari Sembilan menteri

dan 24 menteri muda sedangkan KSAD, angkatan Udara, Angkatan laut, Kepolisian,

an jaksa Agung diangkat sebagai menteri Negara

ex officio

. Untuk mengurangi

pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang

berasal dari ketua umum partai politik sehingga untuk memberikan tekanan pada

sifat nonpartai, beb

erapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan

J.Leimena (Partai Kristen Indonesia).

Program kabinet meliputi penyelengaraan keamanan dalam negeri,

pembebasan Irian barat,dan melengkapi sandang

pangan rakyat. Kabinet kerja terdiri at

as lembaga

Yudikatif, jaksa Agung, Ketua mahkamah Agung, serta

lembaga yang meliputi wakil ketua MPRS dan Ketua

DPR

GR sehingga seorang pejabat dapat memangku

jabatan pada dua bidang pemerintahan yang berbeda

yaitu memegang jabatan lembaga legislatife atau

yudikatif dengan status eksekutif. Sistem ini

meninggalkan konsep

Trias politica

sekaligus menyipang dari prinsip

prinsip

demokrasi. Langkah ini mendapat tentangan dari tokoh

tokoh partai politik tetapi

tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan

kabinet kemudian diikuti

Pembentukan dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan

Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang langsung

diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua.

DPAS

bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul

kepada pemerintah. 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran

untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar

dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959

serta garis kebijakan presiden Soekarno

dalam mengenalkan Demokrasi

terpimpin. Presiden Soekarno men

uraikan ideologi

Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi,

anti imperialisme

kapilatalisme, anti demokrasi Liberal, dan

perubahan secara total.

Pidato ini berjudul “penemuan Kembali Revolusi Kita”. DPAS menetapkan pidato

Presiden Soekarno menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

yang

disingkat Manipol. 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MP

yang dilandasi oleh penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 dibawah pimpinan

Charul Saleh. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno.

Pengangkatan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota

MPR dipilih melalui P

emilu.Tokoh

tokoh yang diangkat sebagai anggota MPRS harus

memenuhi beberap persyaratan yaitu:

Setuju kembali ke UUD 1945

Setia pada perjuangan Bangsa Indonesia

Setuju dengan Manipol.

Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarka

ketetapan Presiden Soekarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS

hanya menetapkan GBHN. Semetara itu, untuk DPR hasil pemilu 1955 tetap

menjalankan tugasnya dengan landdasan UUd 45 dengan syaratmenyetujui segala

perombakan yang diajukan peme

rintah sampai dibentuknya DPR baru

berdasarkan

Penetapan Presiden No. 1/1959. Pada awalnya DPR lama seperti akan mengikuti apa

saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini ketika secara aklamasi

dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Pr

esiden 1959. Akan tetapi benih

konflik mulai timbul ketika Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden

untuk meminta mandat kepada DPR

untuk melakukan perombakan struktur

kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet.

hkan Sartono menyakinkan bahwa mandat tersebut pasti akan diberikan,namun

presiden Seokarno menolak, ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan

perubahan konstitusi dan lain

lain, bukan untuk meminta mandat.

Hal ini presiden

tidak mau terikat dengan DP

Konflik terbuka antara presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana

Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah.

Penolakkan

tersebut mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 maret 1960 oleh

Presiden. Presiden

membentuk DPR

Gotong Royong (DPR GR). Para nggota yang

ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun

lebih

berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan

perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis

, Islam, Komunis, Kristen

Katolik, dan

golongan

Fungsional. Sehingga dalam DPR

GR terdiri atas dua kelompok besar yaitu

wakil partai dan golongan fungsional (karya) dengna perbandingan 130 wakil partai

dan 153 golongan fungsional. Pelantikan DPR

GR dilaksa

nakan pada 25 Juni 1960

dengn tugas pokok pelaksanaan Manipol, merealisasikan

amnaat pen

eritaan rakyat

dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Kedudukan DPR

GR adalah pembantu

Presiden/Mandataris MPR dan

memberikan sumbangan tenaga kepada Pressiden untuk m

elakssanakan segala

sesuatu yang telah ditetapkan MPR. Pembubaran DPR hasil Pemilu pada awalnya

memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI yang

mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untu

DPR

GR. Akan tetap sikap

i berubah setelah jatah kursi NU dalam DPRGR

ditambah. Namun K.H. Wahab

Chasbulla, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam

suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak

kerjasama dengan PKI.

Tokoh PNI ya

itu Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo merasa prihatin

terhadap perkembangan yang ada, bahkan Ishaq menyatakan

bahwa anggota PNI

yang duduk dalam DPR

GR bukanlah wakil PNI, sebab mereka adalah hasil dari

penunjukkan. Sikap tokoh partai yang menolak D

GR bergabung dalam kelompok

Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

NU, Masyumi, Partai katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII danbeberap panglima

daerahyang memberikan dukungan. Liga Demokrasi mengusulkan untuk

pen

angguhann DPR

GR. Liga

ini kemudian dibubarkan o

leh

Presiden.

Tindakan Presiden Seokarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi

Terpimpin adalah membentuk Front Nasional yaitu organisasi masa yang bertugas

memperjuangkan cita

cita proklamasi dan cita

cita

yan

g terkandung dalam UUD

1945. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 tahun

1959. Fron

ini diketuai oleh PResiden Soekarno. Langkah Presiden Seokarno lainya

adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden no 94

tahun1962 tentang

penginterasian lembaga

lembaga tinggi dan tertinggi dengan

eksekutif.

MPRS, DPR

GR, DPA, mahkamah Agung, dan dewan Perancang Nasional

dipimpin langsung oleh Presiden . Proses integrasi lembaga

lembaga Negara

menyebabkan kedudukan pimpina

n lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan

berhak ikut serta dalam sidang

sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan

dan mengamankan kebijaka pemerintah pada lembaganya masingmasing. Selain itu

presiden juga membentuk suatau lembaga baru yang be

rnama Musyawarah

Pembantu Pimpinan Revolusi (MPRS)

berdasarkan ketetapan Presiden N0. 4/1962.

MPPRS merupakan badan pembatu pemim

in Besar Revolusi (PBR) dalam

mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi.

Keanggotan MPPRS

meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR

GR,

Departemen

departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom.

Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin datang pertama kali dari M.

Hatta, melalui tulisannya dalam majalah Islam "Pa

nji Masyarakat" pada tahun 1960

yang berjudul "Demokrasi Kita". hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan

tindakan presiden, tugas DPR sampai pada pengamatan adanya "Krisis

Demokrasi",

yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa sy

arat

syarat

hidupnya, dan melulu anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator.

Rangkuman

Dekrit Presiden Republik Indonesia mempunyai berimplikasi luas pada

perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, tindakan

tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu

sendiri. Kedua, berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan

berakhirnya pula periode pemerintahan oleh

partai politik. Peranan parlemen perlahan

beralih ke

tangan Presiden Sukarno. Melalui

konsep demokrasi terpimpinnya ia mencela

demokrasi barat yang liberalistik yang

menyebabkan ketidak stabilan politik dan

tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Selain itu Sukarno ingin mengembalikan

kewenangannya sebagai P

residen (dalam

sistem presidensil) yang tak didapati dalam

masa demokrasi parlementer.

Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959,

Sukarno menguaraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan

kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikanUSDEK

(Undang

Undang Dasar 1945, Sosiali

sme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Manipol

USDEK adalah doktrin resmi yang

dicetuskan oleh Sukarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan

dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara

. Sebagai konsekuensi dari

kebijakan tersebut, maka MPRS yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan

Manipol USDEK sebagai GBHN dan wajib diperkenalkan disegala tingkat pendidikan

dan pemerintahan, selain itu pers pun diharuskan mendukungnya.

Sebenarnya hany

a disebagian masyarakat politik saja Manipol

USDEK

diterima sepenuh hati, sedangkan disebagian yang lain menaruh kecurigaan dan

kekhawatiran. Manipol

USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula

suatu upaya unt

k menyelaraskan semua pola

penting dari orientasi politik yang ada

di Indonesia.

Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan

besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada

pelaksanaannya, Manipol

USDEK tidak mampu

mengatasi permasalahan tersebut.

Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan

Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka

pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan

dilakukan dengan paks

aan.

Pandangan negatif Soekarno terhadap sistem

liberal pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan

partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap

sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada

perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah

yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam

membangun Indonesia. Partai

partai yang ada pada

waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk

dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah

partai untuk

berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan

keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat

dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang

Latihan Soal

Kabinet yang terbentuk

setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah:

Kabinet Karya

Kabinet Kerja

Zaken Kabinet

Kabinet Gotong Royong

Kabinet Dwikora

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya

pemerintahan orde lama salah satunya

didorong oleh faktor.....

keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan

kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru

ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal

keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden

sebagai kepala

pemerintahan

tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang

diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya:

Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960

embubaran DPR dan

pembentukan DPR GR

embentukan Front nasional

Dekrit presiden 5 Juli 1959

embentukan kabinet kerja

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21

Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan

konsepsi tersebut adalah:

embentuk Dewan Nasional

embubarkan Dewan Konstituante

eminta dukungan Angkatan Darat

embentuk Kabinet Gotong Royong

embentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan

konfrontasi.

Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai.

Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik

Republik Indonesia yaitu:

“Nawakarsa”

“Indonesia Menggugat”

“Jalannya Revolusi

Kita”

“

To Build The World a New

”

“Penemuan Kembali Revolusi Kita”

KUNCI JAWABAN

DAN PEMBAHASAN

Kunci : B

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Pembahasan

Tanggal

10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk cabinet baru yang dinamakan

kabinet kerja yang

dipimpin langsung oleh Soekarno sebagaiPerdana Menteri,

sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya

yaitu J. Leimena dan Subandrio

Kunci Jawaban : B

ingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati

kon

stitusi Negara.Pada 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante memasuki masa

reses dimana beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan

menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan kostitaunte

Melalui panitia

perumus Dewan Nasional,

muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan

Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang

pemberlakuan kembali UUD 1945

Atas Desakan Nasution akhirnya presiden

Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 45.

Kunci Jawaban :

Pembahasan :

DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan

UUD 45. Melalui Dekret Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang

dirumuskan

Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui

Staatnoodrecht

hukum negara

dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5 Juli 1959,

perdana menteri Djuanda

mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan

kabinet karya pun dibubarkan.

Kunci jawaban :

Pembahasan :

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah

dirintis oleh Presiden Soekarno

sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada

6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah

pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.

Kunci Jawaban : E

Pembahasan :

17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran untuk merayakan

ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya

Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno dalam

mengenalkan Demokrasi

rpimpin. Presiden Soekarno men

uraikan ideologi

Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi,

anti imperialisme

kapilatalisme, anti demokrasi Liberal, dan

perubahan secara

total. Pidato ini berjudul “penemuan Kembali Revolus

i Kita”.

enilaian Diri

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Jawablah pertanyaan

pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

Pertanyaan

Jawaban

Tidak

Apakah kamu dapat menjelaskan latar

belakang munculnya ide dari

Soekarno tentang Demokrasi

Terpimpin?

Apakah kamu dapat menyebutkan isi

dari

ektrit

Presiden 1959?

Apakah kamu dapat

menceritakan

secara singkat apa yang terjadi pasca

dikeluarkannya Dektrit Presiden

1959?

Apakah kamu dapat

menceritakan

bagaimana pandangan

Moh.Hatta

terhadap Demokrasi Terpimpin yang

ditetapkan oleh Soekarno?

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada

bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke

pembelajaran berikutnya.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran

ini diharapkan

kamu dapat

menjelaskan

yang berkaitan dengan Demokrasi terpimpin antara lain

tentang:

Kehidupan Politik

Kehidupan Ekonomi

Uraian Materi

Antara tahun 1960

1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden

Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI

disampingnya. Presiden Soekarno selalu

mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia

memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfesto Politik / Manipol

USDEK meliputi, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,

Ekonomi

Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Dalam perkembangannya, Ma

nipol

USDEK

menjadi ideologi resmi sekaligus haluan Negara. Sejak tahun 1961 Manipol

USDEK

menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok

Indoktrinasi (Tubapi). Beberapa surat kabar yang pro masyumi dan PSI menolak ide

tersebut.

Kedua surat kab

r tersebut dilarang terbit oleh pemerintah.

Pada masa Demokrasi terpimpin peran partai politik dibatasi oleh

pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan

penetapan Presiden no 7 tahun 1959 tentang syarat

syarat p

enyederhanaan partai

yang isinya sebagai berikut:

Menerima dan membela konstitusi 1945 dan pancasila

Menggunakan cara

cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita

cita

politiknya

Partai politik setidaknya harusmemiliki cabang diseperempat wilayah Indones

Presiden berhak menyelidiki adminsitrasi dan keuangan partai

Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong

politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.

Hingga tahun 1961 hanya ada Sembilan partai politik yang diakui dan

dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Melalui keputusan presiden

Nomor 128 tahun 1961 partai

partai yang diakui antara lain PKI, Partai Murba, Partai

katolik,PSII, PNI, NU, IPKI,

Perti dan partindo. Dalam perkembangannya hubungan

Presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis.

Beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga

pecah konflik

antara Presiden dengan DPR. Konflik memuncak saat D

PR menolak

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang

diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk membubarkan

DPR hasil

pemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni 1960. Selanjutnya,

presiden So

ekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR

GR).

Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan menegaskan bahwa

seluruh anggota DPR terikat aturan yang ditetapkan presiden.

Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan aj

aran Revolusi,

Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan memperkuat

kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan

berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan

dikenda

likan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi

(PBR), yaitu Presiden Soekarno.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Sosialisasi Resopim mengakibatkan kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi

Negara ditetapkan dibawah presiden. Pada 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden

Soe

karno sebagai presiden seumur hidup. Dalam menjalankan sistem pemerintahan

Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno mendapat dukungan tiga kekuatan besar

yaitu komunis, agama dan nasionalis. Sistem pemerintahan yang dikembangakan

oleh Presiden Soekarno member

ikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya

ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama

dan komunis (nasakom).

Bagi Presiden Sekarno, Nasakom merupakan cermin paham berbagai

golongan dalam masyarakat Indonesia sehingga pe

rsatuan Indonesia dapat terwujud

jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom.Aajarn Nasakom mulai disebarkan

kepada masyarakat dan pencetus ajaran Nasakom diannggapsama dengan upaya

memperkuat kedududkan preseden karena jiak menolak ajaran nasakom berart

menolak kebijakan presiden. Dalam perkembangannya, PKI memanfaatkan ajaran

Nasakom dengan sebaik

baiknya. D.N. Aidit sebagai ketua PKI kemudian berusaha

menyebarkan cuplikan

cuplikan pidato Presiden Soekarno seolah

olah sejalan

dengan gagasan dan cita

ta politik PKI

, yang

berusaha memperoleh citra sebagia

Pancasilais dan pendukung kebijakan

kebijakan Presiden Soekarno.

Menurut ketua PKI, D.N. Aidit, strategi tersebut menguntungkan bagi

eksistensi PKI. Selain itu melaksanakan Manipol secara konsekuen sa

ma halnya

dengan melaksanakan program PKI.

PKI berhasil mendapatkan tempat dalam

konstelasi politik Indonesia melalui Nasakom. Strategi ini pula yang berhasil

menyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama

kebijakan pemerintah. Ba

hkan, saat presiden Seokarno membubarkan beberapa

partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari

kebijakan pembubaran tersebut. Presiden Soekarno pun seolah tidak peduli dengan

penolakan PKI dalam kabinet bahkan tetap memberi

kan porsi cabinet kepada PKI.

Setelah berhasil mendekati presiden Soekarno, PKI berusaha mencari

dukungan politik dari masyarakat. Melihat kedekatan PKI dan Presiden Soekarno,

Angkatan Darat tidak tinggal diam. AD mengerahkan berbagai cara untuk

menghamba

t pergerakan PKI. Pimpinan AD kemudian mengeluarkan perintah untuk

menangkap D.N. Aidit dan melarang diterbitkan surat kabar harian Rakyat.

Tidanakan ini mendapat protes dari presiden Soekarno dan memerintahkan agar

segala keputusan AD dicabut kembali. Dal

am sebuah sidang di Istana Negara, AD

mengingatkan presiden Seokarno agar tidak terlampau percaya atas keloyalan PKI.

Peringatan tersebut tidak dihiraukan presiden Soekarno dan tetap pada kebijakan

melarang AD mengambil tindakan terhadap PKI.

masuki tah

un1964 serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa

surat kabar yang berseberangan dengan PKI memberitakan penemuan dokumen

rahasia PKi yang berisikan rencana perebutan kekuasaan. Akan tetapi pemberitaan

tersebut dibantah oleh D.N. Aidit. Peristiwa terse

but berkembang menjadi isu politik

besar pada 1964 Presiden soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini

dengna mengumpulkan seluruh pemimpin partai politik. Dalam pertemuan tersebut,

seluruh pemimpin partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karen

a pemerintah

sedang berkonfrontasi dengan Malaysi

ehidupan Politik

embebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu program dalam setiap kerja

wajib kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal. Upaya tersebut terus

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

berlanjut dan menjadi salah satu agenda utama pemerintah pada masa Demokrasi

terpimpin.

Latar Belakang masalah Irian barat

Keputusan KMB menetapkan bahwa masalah Irian Barat akana diselesaikan

satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan

tetapi, Belanda terus menunda

penyelesaian

masalah

tersebut

hingga

bertahun

tahun.

Kondisi

tersebut

mengecewakan bangsa Indonesia.

Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan

bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian barat kembali menjadi bagian NKRI

dan

Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari Irian barat. Dalam siding umum PBB

1961, Subandrio menegaskan bahwa Indonesia akan

melaksanakna konfrontasi di segala bidang, yaitu bidang

politik, ekonomi, dan militer.

Perjuangan pembebasan Irian

Barat

Pemerintah

Indonesia

melakukan

upaya

pembebasan Irian Barat melalui empat cara, yaitu,

konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, konfrontasi militer dan diplomasi.

Perjuangan Diplomasi

Perjuangan dilakukan secara bilateral, namun gagal Indonesia mem

bawa

masalah Iran Barat ke dalam forum internasional melalui konfrensi Colombo april

1954, dan Konfrensi Asia Afrika April 1955 dengan mengirim beberapa diplomat

yaitu Subandrio, Mukarto, Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono dan

Alex Alatas.

Dalam dua konfrensi ini, Indonesia berhasil medapat dukungan dari

Negara

negara perseta Konfensi. Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam

sid

ng Umum PBB priode 1954

1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena

Indonesia tidak

mendapat dukungan du

a pertiga anggota sidang.

Konfrontasi Politik

Pada 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang

dikukuhkan dalam UU no 13 tahun 1956. Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali

Sastroamidjojo mengesahkan kekuasaannya atas Irian barat dengan membentuk

merintahan sementara Irian barat di Soasiu,

idore.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan sementara ini adalah

mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian barat sebagai bagian dari republic

Indonesia dengan Gubernur Zainal Abidinsyah

(bangsawan tidore) 10 Februari 1958

pemerintah membentuk front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada 17 Agustus

1960 pemerintah secara resmi memutuskan hubungan diplomatic deng

Kerajaan

Belanda yang ditandai dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di

Indonesia

dan pemaggilan Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

Konfrontasi Militer

Pemerintah Indonesia berencana membeli senjata dari AS namun dialihkan

ke negara

negara blok Timur, terutama Uni Soviet. Upaya pembelian senjata

dipimpin Jenderal A.H. Nasuti

on (Menteri keamanan nasional). Pada 19 desember

1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat (

rikora) di

ogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora diharapkan

agar

rakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian

barat.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Isi Trikora yaitu:

Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua Belanda

Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat

Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mepertahankan

kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

13 januari 1962 pemerintah membentuk komando mandala Pembebasan

Irian Barat yang berbarkas di Makasar dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai

panglima. Mayor Jederal Soeharto menyusun strategi pembebasan Irian barat dengan

operasi militer yang dijalankan ol

eh TNI. Operasi tersebut yaitu Operasi Benteng

Ketaton di

Fak dan

aimana, Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan,

Operasi Jatayu di Sorong, kaimana, dan Merauke serta Operasi Jaya Wijaya dengan

target utama kota Hollandia (jayapura). Pada 15 Januar

i 1962 terjadi pertempuran di

Luat Aru antara kapal jenis motor torpedo boat ALRI dan dua kapal perusak Belanda.

Dalam pertempuran ini Komodor Yos Sudarso dan kapten Wiratno gugur.

Konfrontasi Ekonomi

Pembatalan Utang

utang Indonesia

kepada Belanda senila

i 3.661 juta gulden.

Melarang maskapai penerbangan Belanda

melakukan penerbangan dan pendaratan di

wilayah Indonesia mulai tanggal 5 Desember

1957. Nasionalisasi perusahaan Belanda di

Indonesia yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah no 23 tahun 1958 melipu

perusahaan penerbangan komersial Belanda

(KLM)

dan

Nederlandsche

Handels

Maatschappij (NHM). Pemerintah Indonesia

memindahkan pasar komoditas Indonesia

dari Rotterdan (pelabuhan utama Belandda)

ke Bremen (Jerman) sehingga Belanda yang

menjadi penyalur k

omoditas Indonesia

untuk dipasarkan di Eropa pun

terkena dampak secara ekonomis.

Persetujuan New York

Sekretaris Jenderal PBB, U Thant meminta kesediaan diplomat dari AS,

Ellsworth Bunker menjadi penengah perundingan antara Indonesia

Belanda.

Ellsworth Bun

ker mengusulkan agar:

❖

Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu

United Nations Temporary Executive Authortity (UNTEA) dalam jangka waktu

dua tahun.

❖

Rakyat Irian barat diberikan kesempatan menentukan pendapatnya

supaya tetap

berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Pada 14 Agustus 1962 Indonesia mengadakan perundingan di Virgnia,

Amerika Serikat dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik sedangkan

del

gasi Belanda dipimpin oleh Dr.Van Royen

. Adapun Ellsworth Bunker, menjadi

penengah perundingan. Perundingan menghasilan kesepakatan yang disebut

persetujuan New York. Salah satu isi persetujuan yaitu Belanda menyerahkan

Irian Barat kepada United nation Temporary Executive Authority (UNTEA)

sela

mbatnya

pada

Oktober

1962.

Pemerintah

sementara

PBB

menggunakatenaga Indonesia baik

sipil maupun alat

alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat. Pada 31

Desember 1962 bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB.

Selambat

lambatnya

1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat

kepada Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat pemerintah Indonesia

diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat

Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969

–

Agustus 1969 yang diawasi langsung oleh PBB.

Pepera dilaksanakan disetiap kabupaten yang

semula menghendaki Pepera dilakukan semua

orang dewasa baik pria maupun wanita. Dengan

sistem

one men one vote

sesuai

praktek

internasional. Namun Indonesia menginginkan

Pepera dilaksanakan dengan metode

many men

one vote

. Metode ini lebih sesuai dengan sistem

yang dianut Indonesia yaitu musyawarah mufakat

atas dasar pancasila. Perwakilan PBB yang mengawasi jalannya Pepe

selanjutnya membawa hasil Pepera dalam sid

ng umum ke 24 PBB pada

November 1969. Dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan

bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum

PBB tanggal 19 November 1969 sekaligus menyetujui hasil Pepera tersebut.

Konfrontasi

Malaysia

Pada masa demokrasi Terpimpin, kondisi pencaturan politik dunia didominasi oleh

pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut memiliki

sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua Negara tersebut membangun

seku

tu mereka sendiri yang kemudian dikenal dengan nama blok Barat dan blok

Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada salah satu blok

karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri yang disebut politik luar negeri

bebas aktif. Meskipun demi

kian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa

Demokrasi Terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfronastai terhadap

Malaysia Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku

Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik

Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia.

Gagasan tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina

menentang karena memiliki keingin

an atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara

karena menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah

Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno

pembentukan Federasi

Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk menga

mankan

kekuasaanya di Asia Tenggara.

Pembentukan Federasi dianggap sebagai proyek neokolonialisme

Inggris

yang membahayakan revolusi Indonesia. Konferensi Maphilindo (Mamaysia,

Philipina dan Malaysia) di Filipina pada tanggal 31 Juli

5 Agustus 1963 merupakan

upaya untuk meredakan ketenggangan diantara tiga Negara tersebut secara damai.

Konferensi mengh

asilkan tiga dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, persekutuan

Manila dan Komunike Bersama.

Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina

menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara

setuju. Pembentuk

an Konferensi Malaysia disetujui oelh ketiga Negara untuk

meminta sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan sehingga diketahui

keinginan rakyat didaerah

daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi

Malaysia.

Kemudian ketiga kepala

pemerintahan t

ersebut meminta Sekjen PBB

membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan

pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang

dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim ini memulai tugasnya di Malysia pada

tanggal

14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan

melaporkan hasil kerjanya, Fedrasi Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16

September 1963. Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai bentuk

pelecehan atas martabat PBB dan pelangg

aran Komunike Bersama Manila, yang

secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan

kehendak Rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih

dahulu dilaksanakan.

Aksi

aksi

demokrasi

menentang

pembentukan Federasi Malaysia

di Jakarta di balas

pula dengan aksi

aksi demok

rasi besar terhadap

kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal

17 September 1963, hubungan diplomatic Indonesia

Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21

September memutuskan pula hubungan ekonomi

dengan Malaya, Singapura, Serwak dan Sabah

Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap

perjuangan rakyat Kalimantan Ut

ra dalam melawan Neokolonialisme Inggris.

Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian beberpa Negara seperti AS, Jepang dan

Thailand dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Namun masalah

pokok sengketa tidak terpecahkan karena PM Federasi Lays

ia, Tengku Abdul Rahman

tidak menghadiri forum pertemuan tiga Negara. Upaya lainnya, Indonesia, Malaysia

dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri

menteri luar negeri di Bangkok.

Namun sampai dua kali pertemuan, tidak menghasilkan satu

keputusan

positif sehingga diplomasi mengalami kemacatan. Ditengah kemacetan diplomasi,

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat

(Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan yang isinya:

Perhebat ketahanan revolusi Indonesia

Bantuan perjuangan revolusioner rakyat

rakyat Manila, Singapura, Sarawak,

Sabah dan berunai untuk membubarkan Negara boneka Malaysia.

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, presiden Soekarno membentuk

Komando Siaga dengan marsekal Madya Oemar Dani sebagai

Panglimanya.

Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara

total, namunupaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri

pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.

Ditengah berlangsungnya Konfron

tasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota

tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kondisi ini

mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia

tersebut. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarn

o pada

pidatonya tanggal 31 Desember 1964 yang dengan tegas dan sepontan menyatakan

Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia

kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian

persengketaan dengan Ma

laysia secara damai.

Politik Mercusuar

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja Negara setiap

tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan Negara yang

memadai. penyebab pembengkaknya

anggaran belanja tersebut adalah

pembangunan

proyek

Mercusuar yang lebih bersifat politis

dari pada ekonomi. Politik mercusuar

adalah

politik

untuk

mencari

kemegahan/keindahan

dalam

pergaulan antara bangsa di dunia.

Politik mercusuar digalakan Presi

den

Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi

jalan Negara

negara Nefo.

Selain

mendirikan bangunan megah yang menghabiskan biaya miliyaran

rupiah, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games IV dan

mes Of The New Emerging Force (Ganefo), yaitu pesta olahraga Negara

negara

Nefo pada 1963. Proyek

proyek mercusuar ini meliputi pembangunan Monumen

Nasional (monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks Olahraga Senayan. Jembatan

Ampera juga merupakan salah sat

u dari proyek mercusuar. Pada awal

pembangunannya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno. Dalam

perkembangannya, nama jembatan tersebut diganti menjadi Jembatan Ampera yang

merupakan akronim dari amanat penderitaan rakyat (Ampera). Kini, jembatan

Amper

a menjadi ikon kota Palembang dan Provinsi Sumatra Selatan.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kehidupan Ekonomi

Pada dasarnya sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau

sekurang

kurangnya pengawasan terhadap alat

alat produksi serta distribusi yang

vital bagi

perekonomian negara. Pemerintah memiliki peranan besar dalam

menentukan kebijakan ekonomi sehingga pengaturan ekonomi lelalui sistem komado

semakin menonjol. Masalah kepemilikan asset national oleh Negara dan fungsi so

ial

politik ditempatkan sebagai masal

ah strategi nasional. Pengambil

alihan aset

aset

milik pengusaha asing terutama Belanda ditargetkan oleh pemerintah mampu

menasionalisasikan 80%. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mampu

menasionalisasikan sekitar 20% perusahan asing. Hal ini dise

babkan para pemilik

modal sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian

kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan.

Sistem ekonomi terpimpin juga dilaksanakan dalam bentuk program

pembangunan nasional semesta b

erencana. Dalam mendukung ide ini yang

dicanangkan oleh presiden Soekarno, pemerintah berusaha memaksimalkan peran

badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan peranan koperasi,

Salah satu

koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta). Pera

nan koperta sama

dengan perusahan Negara sebag

i alat ekonomi terpimpin. Pemerintah juga

memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Desember 1959 yang berisikan

ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke

koperasi agar dapat men

ggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh

pengusaha Tionghoa.

Pengusaha swasta diorganisasikan sesuai bidangnya masing

masing yang

dikenal dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) dan Gabungan perusahaan

Sejenis (GPS). OPS dan GBP bertugas me

ngalokasikan bahan baku, perundingan,

kontrak

kontra perburuhan , dan pengump

lan sumb

n sukarela untuk

kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya pemerintah juga membentuk badan

Musyawarah Pengusaha Swasta Nasiona (Bamunas) pada 10 Feb 1964 yang diatu

dalam Peraturan presiden No

or 2 tahun 1964. Dalam peraturan tersebut

dinyatakan bahwa bamunas bertugas membimbing dan menggerakan pengusaha

swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi

Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh

kekacauan kondisi politik dari ekonomi sebelum tahun 1959 yaitu inflasi. Beberapa

upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi

Terpimpin sebagai

berikut:

Membentuk Dewan Perancang Nasional

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional

(Deparnas).

Deparnas

dibentuk

berdasarkan Undang

Undang No 80 tahun

1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad

yamin

dan

bertugas

mempersiapk

rancangan undang

undang pembangunan

nasional serta menilai penyelenggaraan

pembangunan. Pada 1963 Deparnas diganti

menjadi badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas). Badan ini dipimpin

langsung oleh presiden Soekarno.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Bappenas memiliki beberapa

tugas sebagai berikut:

Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun

daerah

Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan

Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Hingga saat ini Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas

merencanakan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang.

Sanering

/Devaluasi

Mata uang rupiah Pada 25 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan

sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang

Rp 1.000 dan Rp. 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini

diturunkan nilainya menjadi Rp. 100 dan Rp 50. Mata uang pecahan seratus kebawah

tidak didevalu

asi. Kebijakan Devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan

nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindaklanjut kebijakan tersebut,

pemerintah membentuk Panitai Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang

bertugas menindaklanjuti tindakan monet

er tanpa mengurangi tanggung jawab

menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan.

Menekan Laju Inflasi

Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat

kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi.

Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan

Pemerintah Pengganti UU no 2 tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi

banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian Negara.

Pemerintah juga memberlakukan Kebijakan pem

bekuan sebagian simpanan pada

bank

bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah

uang yang beredar.

Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan

memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja

, serta menertibkan

manajemen dan administrasi perusahaanperusahaan Negara. Dengan kebijakan

moneter tersebut pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai

keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan likuiditas dalam

masyarakat.

Dek

larasi Ekonomi (Dekon)

Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia Tiga

belass. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota Mus. Dua tokoh

terkemuka yang berggabung dalam Panitia Tiga Belas adalah Musyawarah

Pembantu

Pimpinan Revolusi (MPPR), anggota DPR, dan anggota DPA. Dua tokoh terkemuka

yang bergabung dalam Panitia Tiga Belas D.N. Aidit (PKI) danAli Sastroamidjojo

(PNI). Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi ekonomi (Dekon)

sebagai strate

gi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi

Terrpimpin. Presiden Soekarno meresmikan Dekon pada 28 maret 1963 dengan

tujuan sebagai

berikut:

Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa

sisa

imperialism

Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Pada dasarnya

ekon memperhatikan berbagai prior

tas seperti mendorong

usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif

kepada pihak pengusaha swast

a yang berhasil menaikkan milai ekspor dan impor.

Dekon disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan yang dikenal

dedengan nama 26 Mei. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelakssanaan

ekonomi Indonesia adalah berdikari yaitu berdiri di

kaki sendiri

. Pelaksanaan Dekon

tidak terlepas dari campur tanggan politik PKI. PKI bersedia melaksanakan Dekon

selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang

orang PKI. Peraturan 26

Mei yang diterapkan dalam deklarasi Ekonomi mendapat kritik

dari PKI karen

dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan

peraturan 26 mei akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum.

Pada perkembangnnya, presiden Soekarno menunda pelaksanaan peraturan

26 mei karena sedang berkons

nsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Dalam

perkembangannya, kebijakan Deklarasi Ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi

Indonesia yang semakin merosot. Ketidak berhasilan kebijakan tersebut

ddisebabkan pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari

internasional

Monetary Fund (IMF). Situasi ini jugadipengaruhi oleh perkembangan politik bansga

Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara

negara barat dan Malaysia.

Dana Revolusi

Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 196

4 dan

keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan

ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi. Selanjutnya,

presiden Seokarno menunjuk Menteri urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam untuk

mengelola Dana Revolusi.

Adapun ketentuan

ketentuan pengguanan dana devisa

yaitu:

Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka Panjang (deffered payment).

Adanya pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas

kredit antara 250 juta hingga 1 militar ru

piah.

Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing

sesuai jjumlah yang ditetapkan

Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek

proyek

mandataris presiden dikenal dengan proyek mercusuar. Proyek ini bersifat pretise

politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.

Akibat dari kebijakan Dana revolusi

yaitu:

Utang

utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin

menurun

Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi

kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi

dengan bunga t

ertententu.

Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada

1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada

1966. Nilai positif yang dapat ditiru dari teladan para tokoh

tokoh bangsa pada

masa Demokras

i Terpimpin adalah sikap peduli dan proaktif. Sikap peduli dan

proaktif para me

teri dan ahli ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

ditunjukan dengan kesediaan mereka menciptakan gagasan inovatif sebagai

upaya menciptakan stabilitasi perekonomian Indonesia

Rangkuman

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin antara

lain diwarnai

dengan tampilnya dua kekuatan Politik di Indonesia yang

saling bersaing, yaitu PKI

dan Angkatan Darat. Pada Masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan

erasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora).

Selain

itu konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora).

Kebijakan ekonomi yang

dilakukan pada masa Demokrasi terpimpin

antara lain berupa pembentukan Dewan

Perancang Nasional d

Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang.

Proyek

Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks Olahraga

Senayan,

Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.

Penugasan Mandiri

Setelah kalian mempelajari materi pada Kegiatan 1 dan 2

tentang perkembangan

politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, maka untuk mengukur

pemahaman kalian tentang materi tersebut buatlah Essay tentang perkembangan

politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan ketentuan sebagai

berikut :

say tentang perkembangan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

terdiri dari 7 Paragraf.

Paragraf pertama :

Menguraikan latar belakang / tujuan penulisan essay tentang perkembangan

kehidupan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

Paragraf

ke dua :

Menguraikan awal terbentuknya pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Paragraf ke tiga : Menganalisis perkembangan kehidupan poltik

Paragraf ke empat : Menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi

Paragraf ke lima : Menganalisis hubungan antara

kepentingan politik dengan

kebijakan ekonomi

Paragraf ke 6 : Menguraikan masa berakhirnya pemerintahan masa Demokrasi

Terpimpin

Paragraf ke 7 :

Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi

terpimpin.

Serahkan hasilnya kepada g

uru kalian untuk diperiksa dan dinilai

LATIHAN SOAL

Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang

terjadi pada Jaman Demokrasi Liberal , Berikut ini adalah berbagai krisis yang

mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 19

59,

kecuali

....

ondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.

erubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer

egagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD’ 1950

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

erjadinya gerakan gerakan Separa

tis di daerah daerah mengancam keutuhan

NKRI

Negara Indonesia dalam keadaan bahaya

Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945. Hal

tersebut terjadi ketika ....

MPRS

mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup

melalui Tap MPRS no

III/MPRS/1963

pada tahun 1960

DPR hasil Pemilu I dibubarkan ketika DPR menolak RAPBN yang

diajukan oleh Presiden.

Pemimpin Lembaga Tertinggi Negara / Ketua MPRS diangkat setingkat menter

konsep Pancasila yang di dasarkan kepada Ketuhanan YME berubah menjadi

NASAKOM

pembentukan MPRS berdasarakan PenPres no 2 tahun 1959.

Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini :

membagi

–

bagi kekuatan dunia menjadi Nefo dan

Oldefo

membentuk poros Jakarta

–

Peking

–

Pnompenh

–

Moscow

menjadi pengagas berdirinya ASEAN

menjadi anggota PBB yang ke 60

konfrontasi dengan Malaysia

Dari data di atas yang merupakan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia pada masa

Orde Lama

adalah .....

1, 2 dan 5

2, 3 dan 4

3, 4 dan 5

1, 3 dan 4

1, 3 dan 5

Diakhir pemerintahannya, Orde Lama mewariskan tingkat inflasi sebesar 750 % .

Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada masa ini adalah....

devisit anggaran diatasi dengan

pencetakan uang besar besaran

devisit anggaran diatasi dengan mencari pinjaman luar negeri

terdapat tiga jenis mata uang yang beredar di masyarakat

melemahnya nilai rupiah dan daya beli masyarakat

melemahnya sektor perbankan akibat kredit macet

Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami

stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami

banyak kendala , salah satu kendalanya adalah ... .

ebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan

politik Presiden terutama dalam

pelaksanaan politik mercusuar

asih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan

ekonomi

erdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan

ekonomi

erjadinya gerakan gerakan separati

s menyedot banyak dana untuk

penanggulangannya

engaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kunci Jawaban : B

Pembahasan

Seorang Presiden berhak mengeluarkan Dekrit , dengan syarat Negara dalam kea

daan

bahaya. Saat indicator negara dalam keadaan bahaya ketika dikeluarkan dekrit

Presiden 5 Juli 1959 adalah :

Kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD Baru

Kondisi politik tidak stabil yang ditandai oleh pergantian kabinet yang cepat

Terjadinya Gerakan Gerakan Separatis ( Andi Azis, PRRI / Permesta, APRA, DI/ TII,

RMS dll )

Hal tersebut mendorong Pemerintah Mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebab

ketika Negara Dalam Keadaan Bahaya maka seorang Presiden boleh mengeluarkan

Dekrit.

Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 berakhirlah Jaman Demokrasi

Liberal , selanjutnya Indonesia masuk kedalam Jaman Demokrasi Terpimpin

Kunci jawaban : B

Pembahasan

Pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden ketika

DPR

menolak RAPBN yg diajukan Presiden

hal ini bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945

yang mengatur :

Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap

tiap tahun dengan

undang

undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang

diusulkan

pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu

Bukan membubarkan DPR

Kunci Jawaban : A

Pembahasan :

Pada masa Demokrasi Terpimpin , pemerintah melakukan penyimpan

gan

terhadap

konsep politik Luar Negeri Bebas Aktif

diantaranya Membagi du

nia jadi dua kekuatan

dunia yaitu Nefo dan Oldefa, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, membentuk

poros Jakarta

Peking

Pnompehn, Keluar dari PBB

Kunci jawaban : A

Pembahasan

Sampai saat ditetapkannya dekrit presiden 5 Juli 1959

tingkat

inflasi membumbung

tinggi

, sebagai akibat pembangunan yang tidak terarah dan terencana, sehingga

mengakibatkan defisit anggaran yang diatasi dengna tinadakan pencetakan uang tanpa

kendali

Inflasi mengakibatkan melemahnya nilai rupiah dengan dayab beli y

ang juga

rendah

Kunci Jawaban : A

Pembahasan

Sebab

sebab

Kegagalan Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

•

Ketidaktepatan rencana maupun penyimpangan dalam pelaksanaan

•

Masalah ekonomi tidak diatasi dengan berdasarkan prinsip

prinsip ekonomi tetapi

dia

tasi dengan cara politis

•

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan satu dengan yang lain

•

Terjadi berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus

Penilaian Diri

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Jawablah pertanyaan

pertanyaan berikut dengan jujur dan

bertanggungjawab!

Pertanyaan

Jawaban

Tidak

Apakah kamu dapat menjelaskan

kebijakan Presiden Soekarno dalam

bidang politik tentang Demokrasi

Terpimpin?

Apakah kamu dapat menjelaskan

tindakan Presiden Soekarno ketika

terjadi

ketegangan dengan DPR saat

diterapkannya Demokrasi Terpimpin

Apakah kamu dapat menceritakan

secara singkat Tindakan apa yang

dilakukan oleh Presiden Soekarno

ketika memperebutkan Irian Barat?

Apakah kamu dapat menceritakan

secara singkat

Tindakan apa yang

dilakukan oleh Presiden Soekarno

ketika bersiteru dengan Belanda

dalam rangka mempertahankan Irian

Barat?

Apakah kamu dapat menceritakan

dampak positif dan negatif dari

diterapkannya Demokrasi Terpimpin?

Bila ada jawaban "Tidak",

maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada

bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran

berikutnya.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

VALUASI

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden

Soekarno sejak 21

Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan

konsepsi tersebut adalah:

embentuk Dewan Nasional

embubarkan Dewan Konstituante

eminta dukungan Angkatan Darat

embentuk kabinet gotong royong

embentuk

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan

terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah:

ebredelan surat kabar yang menolak ideology Manipol

USDEK

enetapan Manipol

USDEK

sebagai haluan Negara

embubaran DPR hasil Pemilu 1955

embatasan kegiatan partai politik

embentukan Front Nasional

Perhatikan informasi berikut ini :

Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden

Sukarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat ( Trikora )

emperkuat ketahan revolusi Indonesia di Irian

agalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda

eminta

dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian

erjuangan total untuk pembebasan Irian

ersiap untuk mobilisasi umum di Irian

ibarkan sang merah putih di Irian

Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukan oleh nomor ...

1), 2) dan 3)

1), 3) dan 5)

1), 4) d

an 5)

2), 4) dan 6)

2), 5) dan 6)

Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.

Pembubaran tersebut dilakukan karena:

DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno

anggota DPR tidak berasal dari partai politik peduk

ung

anggota DPR didominasi oleh kader PKI

DPR menolak RAPBN tahun 1960

DPR menolak Ideologi Nasakom

Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi,

Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Res

pim). Ajaran tersebut

bertujuan:

emperkuat kedudukan Presiden Soekarno

empertegas arah politik luar negari Indonesia

enempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah

enyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama

engkritik Pnyusunan Anggaran Pendapata

n dan Belanja Negara (RAPBN)

gerakan Benteng

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui

Sidang Umum PBB tahun 1954

1957. Akan tetapi, upaya terrsebut mengalami

kegagalan karena:

emerintah Indonesia memutus hubungan diplomati

c dengan Belanda

ua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat

asalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia

Afrika

ndonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat

Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian

Kerajaan Belanda.

Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat

(Trikora) yang bertujuan:

enggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat

engadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat

empertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia

engusahakan persenjataan ke Negara

negara blok komunis

embentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.

Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia , pemerintah Orde Lama

mengeluarkan beb

erapa kebijakan ekonomi salah satunya adalah pemembentukan

Dewan Perancang Nasional ( Deppernas ) Tugas Deppernas adalah ... .

empersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana

erumuskan program program ekonomi yang mengarah pada

kemandirian

elaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden

Sukarno

erencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek

enyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa

Pembangunan proyek proyek Mercusuar pada masa

Orde Lama telah menyedot

biaya banyak sehingga negara beberapa kali mengalami defisit maka salah satu

langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde lama untuk

mengatasi kondisi tersebut adalah ....

engadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi

setengahnya

( shanering )

elakukan devaluasi

nilai mata uang

yaitu mata uang

Rp 1000 menjadi Rp

engeluarkan

mata uang

Oeang Republik Indonesia

( ORI )

eng

himpun dana masyarakat melalui

program pinjaman nasional

eningkatkan

pinjaman

luar

negeri

10.

Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana

Revolusi yang

digunakan untuk membiayai proyek

proyek mandataris presiden. Kebijakan

tersebut berdampak pada:

enurunnya nilai tukar rupiah

enurunnya tingkat inflasi

enurunnya

pendapatan Negara

eningkatnya cadangan devisa negara

eningkatnya utang

utang Negara

KUNCI JAWABAN EVALUASI

DAN PEMBAHASAN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kunci Jawaban :

Pembahasan :

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno

sebelum

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6

Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama

untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.

Kunci Jawaaban : C

Pembahasan :

DPR menolak Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun

1960 yang diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk

membubarkan DPR hasilpemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni

1960. Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong

Royong (DPR

GR)

Kunci jawaban : E

Pembahasan :

Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat

(trikora) diyogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora

diharapkan

agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.

Isi Trikora yaitu:

Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua Belanda

Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat

Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mepertahankan

kemerde

kaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Kunci jawaban :

DPR menolak rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan

pemerintah.

Penolakkan tersebut mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal

5 maret 1960 oleh Presiden. Presiden membentuk DPR

tong Royong (DPR GR).

Kunci Jawaban : A

Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi,

Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan

memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur

kehidupan berbangsa dan bernegara harus dic

apai melalui revolusi, jiwa oleh

sosialisme, dan dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima

Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

Kunci Jawaban : B

Pembahasan :

Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam sid

ng Umum

PBB priode 1954

1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Indonesia tidak

mendapat dukungan

dua pertiga anggota sidang

Kunci Jawaban : C

Pembahasan :

Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat

(trikora) diyogyakarta pada

acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora

diharapkan

agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.

Kunci Jawaban :

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional

(Deparnas). Deparnas dibentuk

berdasarkan Undang

Undang No 80 tahun 1958.

Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan

undang

pembangunan

nasional

serta

menilai

penyelenggaraan

pembangunan.

Kunci Jawaban : B

Pembahasan

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet

kerja membentuk Dewan perancang Nasional

(Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang

Undang No 80 tahun 1958.

Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan

undang

pembangunan

nasional

serta

menilai

penyelenggaraan

pembangunan.

10.

Kunci Jawaban : E

Pembahasan

Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 1964 dan

keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan

ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi.

Aki

bat dari

kebijakan Dana revolusi yaitu:

Utang

utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin

menurun

Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi

kredit kepada perseorangan atau kepada

perusahaan yang bukan sektor produksi

dengan bunga tertententu.

Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada

1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada

1966.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD .

3.4 dan 4.4

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia. Djakarta: PT. Gunung Agung

Kemendikbud. 2018. Sejarah Indonesia untuk SMA/SMK Kelas XII. Jakarta: PT. Gramedia

https://kangone.blogspot.com/2019/02/perkembangan

kehidupan

politik

ekonomi.html

http://rusdiaswaj.blogspot.com/2014/04/makalah

sejarah

demokrasi

terpimppin

ma.html

https://blog.ruangguru.com/sejarah

kelas

kehidupan

indonesia

masa

demokrasi

terpimpin

https://www.tigaserangkai.com/id/?p=4026